Cinta Negara Hanya Sandiwara

©www.idn-nl.com

©www.idn-nl.com

Belum lama ini kita menyaksikan ritual tahunan Parlemen Belanda yakni debat tentang anggaran untuk tahun mendatang. Kelonggaran anggaran tiap negara tergantung pada penghasilan. Ini juga berlaku pada rumah tangga. Kalau sebuah rumah tangga terdiri dari banyak orang, maka pengeluaran harus dibagi dengan adil.

Sam Pormes*

Dalam hal ini seoarng kepala keluarga yang adil dan sosial akan melihat pendapatan masing-masing anggota keluarga. Yang banyak penghasilannya akan lebih banyak menyumbang ketimbang yang pendapatannya rendah. Tapi dengan menyembunyikan separoh penghasilan, seseorang boleh menyumbang lebih sedikit untuk rumah tangga bersama.  Prinsip seperti ini juga berlaku bagi urusan rumah tangga negara. Makin banyak pendapatan, makin banyak pula yang bisa dibagi dari segi sarana.

Jokowi telah berinvestasi dalam infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Ini bisa terjadi dengan melakukan penghematan antara lain dengan mencabut subsidi BBM. Tapi ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

UKKM
Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar. Antara lain membuka kawasan-kawasan terkucil terutama di Indonesia bagian Timur. Berinvestasi di sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan yang langgeng dan memenuhi perjanjian internasional seperti Persetujuan Perubahan Iklim Global, yang disetujui di Paris belum lama berselang.  Dan mewujudkan Sustainable Development Goals (Sasaran Pembangunan Berkelanjutan).

Jadi, pendapatan harus ditingkatkan. Pendapatan negara terdiri dari pajak, ekspor komoditi dan jasa. Maka perlu diambil tindakan untuk kedua hal tersebut.

Selain menarik investor asing, masalah birokrasi dan korupsi juga harus ditangani. Selain itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus diberi ruangan lebih banyak. Mereka harus menjadi penggerak ekonomi. Kalau lowongan kerja bertambah, maka meningkat pula pemasukan pajak. Tapi di sinilah letak kendalanya.

Konglomerat
Para konglomerat Indonesia memang berhasil meraup penghasilan luar biasa, tapi bukan untuk negara, juga bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi untuk diri sendiri. Penduduk Indonesia berjumlah sekitar 250 juta jiwa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan G20 di Hangzhou awal September lalu sempat menyatakan kekhawatirannya tentang penghasilan pajak. Hanya 1,2 juta warga Indonesia yang membayar pajak. Ini berarti  tiap 212 orang penduduk, hanya 1 orang yang membayar pajak.  Melihat dan menimbang struktur penduduk, perbandingannya semestinya 1 untuk tiap 10 penduduk. 85% pendapatan negara berasal dari pajak.

Tentu saja cerita ini tidak lengkap sama sekali. Sebagian dari pajak juga dibayar oleh korperasi. Tapi setidaknya 3000 perusahaan menghindar dari kewajiban mereka dengan menggunakan surga pajak.

Belum lama berselang Sandiaga Uno, salah satu konglomerat dan cawagub DKI Jakarta, mengaku telah menempatkan 11 perusahaannya  di salah satu surga pajak.  Memang betul ia tidak melanggar hukum. Karena ia memang tidak menggelapkan pajak. Namun ia telah melakukan kesalahan moral.

Menghindari pajak memang bukan melanggar hukum. Namu ini adalah perbuatan tidak bermoral.  Atau katakanlah dengan lugas:  Tidak punya malu hati. Selain melakukan penghindaran pajak, para konglomerat juga melakukan pengempelangan pajak. Memang selama ini tidak pernah terbukti, sebelum muncul apa yang disebut tax amnesty.

Dengan amnesti ini para “kiriminal pajak” mendapat kesempatan untuk membersihkan diri dan imbalannya semacam keringanan pajak. Diharapkan 1900 orang Indonesia yang kaya perlahan-lahan akan tergugah untuk memanfaatkan Pengampunan Pajak.

Dan sekarang sepertinya berhasil. Silih berganti konglomerat melaporkan diri. Ada yang berkoar  lewat media. Rakyat seolah harus bergembira mendengar berita ini.  Tidak ada sama sekali yang menyatakan penyesalan karena telah menggelapkan pajak.

Menginjak hukum
Malah sebaliknya. Konglomerat Sofyan Wanandi, salah satu pengelak pajak, mengatakan, ini adalah keberhasilan besar. Dengan demikian, kepercayaan antara para konglomerat dengan pemerintah pulih lagi.

Dunia sudah terbalik. Amnesty dianggap sebagai pembebasan diri dari hukuman. Pengampunan umum bagi mereka yang menginjak-injak hukum. Para ‘kriminal’ ini semestinya harus berbuat lebih banyak lagi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sebenarnya mereka tidak mengenal Cinta Negara. Yang cinta negara adalah para pedagang asongan, petani, nelayan dari desa, para guru, perawat, pengemudi becak yang semuanya setia membayar pajak tiap tahunnya. Tax Amnesty semestinya tadinya tidak diperlukan. Ini menunjukkan betapa merajlelanya pengempalangan pajak. Padahal keadilan sosial tertera dalam Pancasila.

Bagi 250 juta penduduk Indonesia, keadilan sosial akan tercapai kalau musuh-musuh besar berhasil dikalahkan. Mereka adalah para koruptor, pengelak dan pengemplang pajak.  Mari larang para konglomerat menyebut kata Cinta Negara.

  • Sam Pormes adalah mantan Senator Belanda dan anggota badan penasehat IFID, International NGO’s Forum Indonesian Development.
Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s