Demokrasi Patronase

Demam pemilihan umum mulai terasa. Partai-partai politik sudah mulai pula menampilkan para caleg dan program masing-masing. Ini terjadi bukan hanya di Belanda.

Kolom: Sam Pormes*

Media Indonesia juga didominasi oleh pemilihan-pemilihan daerah (pilkada) yang mendatang. Semua pandangan mengarah ke Jakarta. Tapi di Maluku juga ada pilkada, di kota Ambon. Pemilihan di Indonesia dan Belanda sangat berbeda. Tapi prinsipnya sama. Rakyat memilih para wakilnya. Ini nilai dasar demokrasi di seantero dunia. Tapi ini belum tentu benar.

Demokrasi kemasyarakatan
Bukan hanya soal institusi-institusi demokrasi yang bertujuan untuk menjamin hak-hak warga. Memang hal ini sangat penting bagi demokrasi politik. Tapi demokrasi kemasyarakatan seharusnya sangat penting juga. Demokrasi kemasyarakatan bisa mengusahakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah, pasar ekonomi dan masyarakat madani.

Di Jakarta hal ini kelihatannya cukup terjamin. Tapi baru setelah pilkada selesai nanti akan terlihat apakah penduduk Jakarta berhasil menyingkirkan sistem patronase. Makanya Jakarta bisa dikatakan sebagai ujicoba lakmus.

Patronase dan demokrasi tidak bisa jalan bersama. Demokrasi dimulai dari bawah (bottom-up). Kekuasaan ada di tangan rakyat, merekalah yang memilih wakilnya. Patronase dimulai dari atas (top-down). Penguasa memuaskan “kawula” nya dengan hadiah dan pelayanan.

Demokrasi korup
Kalau demokrasi dan patronase digabung, maka bisa muncul demokrasi yang korup, di mana penguasa yang semula dipilih secara demokrasi berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan pemerasan, intimidasi dan dengan mengantisipasi sentimen dan mitos. Hasilnya “suara mereka” juga.

Kesalahan penting sistem demokrasi multipartai adalah mengekspor cetak biru demokrasi Barat ke masyarakat patronase Indonesia yang masih relatif tradisional. Makanya tiba saatnya untuk memikirkan bagaimana bisa menyatukan patronase dan demokrasi. Apa yang dilakukan mantan anggota parlemen dari PDIP, Engelina Pattiasina, bisa dijadikan contoh yang salah. Usahanya untuk kembali terpilih lagi gagal. Kursi di DPD pun juga tak tercapai. Dia hanya meraih posisi kedelapan dengan 51.000 suara.

Membela Maluku
Kemudian ia muncul sebagai pembela sumber daya alam Maluku. Memang suatu hal yang baik. Mantan anggota DPR ini patut dipuji karena ia mau membela kepentingan Maluku. Terutama karena ia lahir dan dibesarkan di luar Maluku. Tapi ini juga yang mungkin menjadi penyebab dukungan tipis dari Maluku.

Tapi di Jakarta ia cukup terpandang. Seperti yang sering terjadi di dalam sistem patronase, ia gunakan posisinya untuk menggaet elektorat buat pilkada DKI mendatang. Lewat berbagai media ia menyatakan dukungannya terhadap Rizal Ramli. Ketika ia bersama pendukungnya mengunjungi Rizal Ramli, ia menegaskan, masyarakat Maluku akan mendukung mantan Menko Maritim ini sebagai calon gubernur DKI melawan Ahok.

Relevansi
Sebagai alasan ia menyebut kebijakan Rizal Ramli soal eksploitasi gas di Maluku. Apa relevansinya antara eksploitasi gas dan pilkada DKI, tidaklah jelas. Dalam sistem patronasepun ini juga tidak relevan. Di sistem patronase orang tidak menghargai pilihan rakyat. Rakyat hanya boleh patuh saja.

Dengan demikian, Engelina Pattiasina tampaknya mengikuti imbauan kelompok Islam Politik yang juga mau menggunakan pilkada ini untuk menonjolkan perbedaan agama. Kalau begitu, Pattiasina tidak mengabdi kepada demokrasi. Menonjolkan etnis tidak berguna bagi Jakarta.

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s