Pemerintan RI Tetap Upayakan Dwi Kewarganegaraan

Aidir Amin Daud, Irjen Kemenkumham. ©portal.ahu.go.id

Aidir Amin Daud, Irjen Kemenkumham.
©portal.ahu.go.id

Aspirasi Diaspora Indonesia akan Dwi Kewarganegaraan akan terus diupayakan oleh pemerintah. Demikian Dr. Aidir Amin Daud SH, MH, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, ketika mengakhiri temu wicara antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Diaspora Indonesia di Negeri Belanda, hari Kamis malam 2 Juni 2016.

Selain Dr. Aidir sendiri yang mewakili Kemenkuhmam juga adalah Josi Besar Sugiarto SH, MH, Kepala Subdit Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara,.
Temu wicara dengan tema ‘Peningkatan Pelayanan Pemerintah dalam Proses Pewarganegaraan Indonesia’ ini, diselenggarakan oleh KBRI Den Haag bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan (TFIK) IDN-NL.
Serta merta pertemuan yang dipimpin oleh June Kuncoro Hadiningrat, Koordinator Fungsi Protokol Konsuler KBRI Den Haag, itu, beralih menjadi ajang diskusi yang hangat perihal Dwi Kewarganegaraan (DK) yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Diaspora Indonesia.
Temu wicara di KBRI tanggal 2 Juni 2016 ini adalah yang pertama dalam rangkaian temu wicara dengan tema yang sama, dimana yang kedua diselenggarakan di Alkmaar pada tanggal 3 Juni 2016 dan yang terakhir di Nieuwegein pada tanggal 4 Juni 2016. Lebih dari 200 orang Diaspora Indonesia di Negeri Belanda hadir dalam ketiga temu wicara.

Hambatan
Aidir mengatakan bahwa dirinya telah mengikuti perjuangan DK sejak di kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles 2012, di mana ia bersama 3 pejabat negara lainnya menerima petisi yang ditandatangani oleh 5000 Diaspora Indonesia. Namun sekalipun secara pribadi Aidir mendukung DK, ia terbentur pada kenyataan bahwa penolakan di Indonesia masih sangat tinggi.
Bahkan dari rangkaian seminar yang diadakan di 6 perguruan tinggi dalam kurun waktu Oktober 2014 s/d Januari 2015, ternyata para ilmuwan masih belum memiliki kata sepakat untuk mendukung aspirasi ini. Alasan yang selalu mengemuka dari para penentang DK adalah keraguan mereka terhadap rasa nasionalisme Diaspora Indonesia yang dikhawatirkan hanya mau enaknya sendiri saja dan ingin menguras habis kekayaan Indonesia melalui kewarganegaraan ganda. Namun Aidir yang telah mengambil posisi untuk berada dalam barisan yang mendukung perjuangan DK, akan terus berusaha membantu perjuangan ini. Aidir berpendapat apa salahnya jika seseorang berkewarganegaraan ganda. Dengan masukan-masukan yang diperolehnya dalam temu wicara ini, Aidir ingin terus mencoba menyebarkan pandangan positif mengenai DK dalam debat-debat dengan DPR maupun kalangan pemerintahan yang akan ia hadiri di masa-masa yang akan datang.

Aidir tidak menutup kemungkinan DK dapat lebih cepat berhasil jika Presiden benar-benar telah menyetujui DK, seperti yang dilaporkan oleh media masa ketika Presiden Jokowi melakukan lawatannya ke Amerika Serikat belum lama ini.

Rindu Indonesia
Diaspora Indonesia menginginkan DK justru karena mereka mencintai Indonesia dan rindu untuk dapat menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia sepanjang hidupnya, kata Herman Syah, koordinator Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan (TFIK) IDN-NL dan IDN-EU.
Banyak Diaspora Indonesia yang lebih memilih paspor Indonesia daripada karier, sebab jika memilih karier, mereka seringkali harus mengorbankan paspor Indonesia akibat harus mengganti kewarganegaraan. DK menjawab permasalah antara cinta Indonesia dan karier ini.
Devy Puspa, seorang professional di sebuah perusahaan multinasional, melihat betapa banyaknya Diaspora Indonesia yang berhasil menempati posisi penting di banyak perusahaan multinasional. Walaupun masih sangat mencintai Indonesia, mereka ternyata sudah menjadi WNA. Devy menyayangkan kenyataan ini, karena dengan kedudukan mereka tersebut, mereka berpotensi besar untuk ikut membangun perekonomian Indonesia. DK adalah jawaban untuk merangkul mereka.

Ely seorang ibu rumah tangga, sangat menginginkan anak-anaknya yang saat ini berkewarganegaraan ganda terbatas, tetap dapat memiliki kewarganegaraan ganda tersebut seumur hidup mereka, agar sang anak dapat dengan leluasa keluar masuk atau tinggal di Indonesia, dan berguna untuk Indonesia. Keinginan Ely ini tak lain dan tak bukan karena Ely dan anak-anaknya sangat mencintai Indonesia.

Nurman Pasaribu, seorang pensiunan, yang memperoleh kewarganegaraan Belanda karena diakui sebagai ‘anak-anak’ bangsa Belanda akibat kelahirannya yang di jaman pemerintahan Hindia Belanda, sangat merindukan untuk dapat diterima dan diperlakukan sebagai sesama orang Indonesia, terlebih lagi mengingat kedua orangtuanya adalah orang Indonesia asli.

Seperti menikah lagi setelah bercerai
Aidir mengakui bahwa sebagian Diaspora Indonesia yang mengganti paspor Indonesia mereka ke paspor asing, melakukannya dengan terpaksa karena keadaan, padahal mereka masih cinta Indonesia. Namun bukan tidak mungkin ada juga yang melepas paspor Indonesianya karena sempat benci kepada Indonesia, tapi belakangan mencintai Indonesia kembali atau ternyata hati kecilnya masih mencintai Indonesia. Mirip seperti bercerai tapi menikah kembali, yang menurut Aidir hal itu bisa saja terjadi.

Kenyataan-kenyataan di atas memberikan ilustrasi bahwa desakan Diaspora Indonesia untuk memiliki DK, sungguh disebabkan oleh kecintaan mereka kepada Indonesia. Bukan karena mau enak sendiri atau karena ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari Indonesia.

Mengambil contoh Belanda, Yunani, Maroko dan Turki Herman memberikan contoh bagaimana Belanda dan Yunani menerapkan Dwi Kewarganegaraan. Belanda yang pada dasarnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda, pada kasus-kasus tertentu ternyata memperbolehkannya. Misalnya dalam hal kehilangan kewarganegaraan Belanda (WNB) disebutkan bahwa setiap WNB akan otomatis hilang kewarganegaraan Belandanya jika yang bersangkutan menerima kewarganegaraan lain, kecuali: 1) Kewarganegaraan lain itu diperoleh dari negara di mana yang berssangkutan dilahirkan, 2) Yang bersangkutan sebelum mencapai usia dewasa pernah tinggal di negara tersebut selama sekurang-kurangnya 5 tahun, dan 3) yang bersangkutan menikah dengan warga negara dari negara terkait. Untuk ketiga kasus itu, kewarganegaraan ganda diperbolehkan.

Yunani
Berbeda dengan Belanda, Yunani menerapkan Dwi Kewarganegaraan dengan sangat terbuka. Siapa saja dan dimana saja seseorang bertempat tinggal, jika ia dapat membuktikan memiliki ikatan bathin dengan Yunani melalui hubungan darah dengan seorang Warga Negara Yunani, entah kakeknya ataupun buyutnya, dst., maka ia berhak mendapatkan kewarganegaraan Yunani tanpa keharusan melepaskan kewarganegaraan lain yang dimilikinya pada saat itu.

Ebed Litaay, Presiden IDN-Global, yang juga hadir dalam temu wicara tsb. menambahkan contoh dengan Maroko dan Turki. Maroko dan Turki memberlakukan kewarganegaraan seumur hidup kepada warganya, dimana sekali seseorang mendapatkan kewarganegaraan Maroko atau Turki, maka kewarganegaraan itu akan melekat seumur hidupnya, sekalipun ybs. pada suatu ketika memperoleh kewarganegaraan lain.

Yang sangat menarik dari keempat negara di atas adalah betapa tingginya tanggung jawab negara terhadap warganya. Nurman Pasaribu adalah saksi hidup dari contoh tanggung jawab negara maksimal terhadap warganya itu. Dengan berbekal bukti lahir di wilayah Hindia Belanda cukuplah bagi Belanda untuk mengakui Nurman sebagai ‘anak-anak’ bangsa Belanda untuk selanjutnya memberikan perlindungan yang maksimal kepadanya serta kemudahan yang luar biasa untuk mendapatkan kewarganegaraan Belanda.

Visa khusus
Aidir mengatakan bahwa mengingat perjuangan DK yang diperkirakan memakan waktu lama (tanpa menutup kemungkinan tiba-tiba dapat berubah menjadi cepat apabila Presiden Jokowi menginginkannya), maka pemerintah berupaya memberikan kemudahan-kemudahan imigrasi yang lebih banyak lagi kepada Diaspora Indonesia.

Sesudah adanya kemudahan dalam mengurus ITAS (Ijin Tinggal Sementara) dan ITAP (Ijin Tinggal Tetap), pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan kemudahan baru, yaitu Visa Khusus Diaspora yang berlaku selama 5 tahun. Saat ini Surat Menteri KumHAM No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan revisi Peraturan Pemerintah no. 31 Tahun 2013 terkait Visa Khusus Diaspora, sudah dilayangkan kepada Presiden Jokowi. Secepatnya Presiden menyatakan persetujuannya, maka Visa Khusus Diaspora dapat langsung dinikmati oleh seluruh Diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kemudahan yang lain yang sedang disiapkan oleh Pemerintah adalah Kartu Diaspora Indonesia. Namun Aidir tidak dapat memberi informasi lebih banyak tentang hal ini mengingat penggodokan Kartu Diaspora ini dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri.

India dan Suriname
Mengingat perjuangan DK sangat sulit, Budi Yani, yang bekerja di Kedutaan Besar India

Aidir ( di tengah) bersama diaspora Indonesia ©Hermansyah

Aidir ( di tengah) bersama diaspora Indonesia
©Hermansyah

mengusulkan model yang diterapkan di India sebagai alternatif terhadap DK. India menerapkan kebijakan OCI (Overseas Citizenship of India)/PIO (Person of Indian Origin) kepada orangorang India atau keturunan India yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di luar negeri.

Sebagai pemilik OCI atau PIO card, ybs. memiliki hak-hak yang sama dengan warganegara India lainnya, kecuali hak politik (memilih dan dipilih). Menurut Yani, saat ini rata-rata 5000 keturunan India diseluruh dunia mengajukan aplikasi untuk OCI/PIO card setiap harinya. Kartu tsb. kini sudah menjangkau generasi ke 4, yang tidak lama lagi tembus ke generasi kelima. Suriname juga menerapkan semacam OCI/PIO, yaitu PSA (Personen van Surinamse Afkomst), kata Nurman. Bedanya PSA lebih bersifat pada kemudahan imigrasi, yaitu visa yang berlaku seumur hidup, namun harus diperpanjang setiap 5 tahun.

Pembuatan UU
Ketika ditanyakan bagaimana proses membuat sebuah UU dan berapa ongkosnya, Aidir menjawab bahwa proses pembuatan atau revisi sebuah UU diawali dengan memasukkannya kedalam agenda Program Legislasi Nasional (ProLegNas). Agar dapat segera dibahas maka diperlukan sebuah Naskah Akademik.
Revisi UU Kewarganegaraan no. 12/2006 sebenarnya sudah masuk kedalam ProLegNas 2015-2019, namun dalam pembahasan tahun 2016 ia tidak masuk. Sebabnya adalah karena Naskah Akademiknya belum ada. Setahu Aidir, Naskah Akademik untuk DK, sedang dibuat oleh Prof. Satya dan teamnya.

Namun Naskah Akademik ini juga dapat dibuat oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), atau bisa juga oleh DPR. Naskah Akademik ini selanjutnya dibahas di BALEG (Baden Legislasi DPR) yang dilanjutkan dalam Pansus (Panitia Khusus DPR). Rapat-rapat yang dilakukan bisa banyak sekali, dan dapat menghabiskan biaya sampai milyardan rupiah. Dapat pula terjadi bahwa anggaran sudah habis tapi UU masih tetap belum jadi. Semua ongkos dibiayai oleh negara. Uang siluman untuk melicinkan proses yang dulu sering terjadi, sekarang sudah tidak ada lagi, karena komitmen pemerintah dan DPR untuk memberantas korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ketika melakukan lawatan ke Amerika Serikat tahun 2015 mengusulkan agar pembuatan Naskah Akademik dilakukan oleh DPR saja, agar supaya seluruh proses dapat berjalan lebih cepat. Dwi Kewarganegaraan antara Kewajiban dan Hak serta implikasi ekonominya. Dr. Dessy Irawaty, seorang ekonom yang pernah bekerja di pemerintah Inggris selama 12 tahun, dan sekarang menjadi representatif BNI di Belanda mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu melihat dan mengakui potensi ekonomi yang dimiliki oleh Diaspora Indonesia.
Jika ingin mengetahui berapa besar kontribusi ekonomi Diaspora Indonesia hingga saat ini secara kuantitatif mudah sekali, yaitu dengan menanyakan jumlah remitansi yang masuk ke Bank Indonesia atau Bank-bank yang melayani remitansi seperti Bank Mandiri atau BNI.

Implikasi positif bagi ekonomi Indonesia
Dessy mengatakan bahwa remitansi merupakan sumber APBN nomor 2 setelah minyak. Nilainya sama dengan 10-20% dari nilai APBN. Sejak harga minyak anjlok, remitansi menempati posisi nomor 1. Dalam indeks remitansi dunia, Indonesia berada pada posisi nomor 3 setelah India dan Philipina.
Fakta ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia agar lebih mudah meluluskan DK. Disamping itu Dessy bersedia memberikan hasil risetnya tentang potensi ekonomi Diaspora Indonesia kepada pemerintah dengan cuma-cuma apabila sudah selesai.

Dessy mengatakan bahwa disamping remitansi, pemerintah juga perlu melihat Diaspora sebagai obyek pajak. Sehingga dengan demikian, pemberian DK kepada Diaspora Indonesia tidak saja berarti memenuhi hak yang diberikan kepada mereka, tetapi juga memberikan kewajiban yang harus dipenuhi.
Pemikiran Dessy tentang kewajiban membayar pajak ini berbeda dengan penerapan DK di Belanda maupun di negara-negara EU, yang tidak memberlakukan pajak ganda. Demikian pula di India dengan OCI/PIO nya.

Namun intisari pandangan Dessy pada dasarnya adalah bahwa jika Indonesia bersedia meluluskan DK, maka ini akan memberikan implikasi positif kepada perekonomian Indonesia.

Pewarganegaraan
Josi Besar Sugiarto menjelaskan bahwa berdasarkan UU no. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, ada 3 jenis pewarganegaraan Indonesia, yaitu: 1) pewarganegaraan untuk WNA, 2) pewarganegaraan untuk WNA yang merupakan suami/istri seorang WNI, dan 3) pewarganegaraan untuk WNA yang dianggap berjasa untuk Indonesia. Ex WNI per definisi adalah sama dengan WNA murni, sehingga untuk ex WNI berlaku peraturan yang sama dengan untuk WNA. Bagi WNA berlaku persyaratan harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut (pasal 9). Surat pewarganegaraan akan ditandatangani langsung oleh Presiden setelah sebelumnya lulus screening yang dilakukan oleh BIN (Badan Intelijen Negara).
Untuk WNA yang merupakan suami/istri dari seorang WNI, berlaku perlakuan khusus sesuai pasal 19, yaitu bahwa surat keputusan pewarganegaraan cukup dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM saja, dan tidak perlu di screening oleh BIN.

Untuk WNA yang dianggap berjasa untuk Indonesia, berlaku persyaratan khusus (pasal 20). Contoh-contoh WNA yang dianggap berjasa sehingga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur khusus antara lain: Serginho van Dijk dan Stefano Lilipaly, keduanya pemain sepak bola, Ebrahim Enguio dan Andre Jamarr, keduanya pemain basket, dan Roxana Andreea, pegulat.

Sesuai UU yang berlaku saat ini, WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan kewarganegaraan asal yang dimiliki. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan aplikasi online Pewarganegaraan Indonesia baik untuk pemohon dalam maupun luar negeri. Aplikasi online luar negeri hanya diperuntukkan bagi anak-anak pasangan perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri, yang pada usia 18 tahun, atau selambat-lambatnya 21 tahun, harus memilih salah satu dari 2 kewarganegaraan yang dimilikinya. Aplikasi online dalam negeri diperuntukkan bagi WNA, baik WNA murni maupun exWNI.

Usul
Aidir mengusulkan agar Diaspora menajamkan kriteria untuk mendapatkan DK. Mengacu kepada contoh-contoh dalam diskusi, mustinya tidak semua orang dengan begitu saja dapat memperoleh DK. Kriterianya harus jelas. Keuntungan ekonomi yang akan dinikmati oleh Indonesia khususnya dalam hal remitansi perlu dipertajam, agar jelas bagaimana pembagian remitansi yang dilakukan oleh Diaspora yang masih WNI maupun yang (sudah menjadi) WNA. Menurut Aidir semakin besar porsi remitansi yg diambil oleh Diaspora yang WNA, semakin besar pula kans perjuangan DK berhasil.

Aidir akan membawa segala masukan yang diperolehnya dalam temu wicara ini dalam diskusi-diskusi maupun debat-debat terkait Dwi Kewarganegaraan sekembalinya di Indonesia nanti, sebagai upaya pemerintah c/q Kementerian Hukum dan HAM untuk terus mendukung perjuangan DK yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia ini.
Dewi Avilia, pejabat Konsuler KBRI Den Haag, melengkapi temu wicara denga menginformasikan bahwa bagi mereka yang ingin mengetahui peraturan kependudukan dan kepemilikan (property) terbaru, dapat melihat rekaman sosialisasi UU terkait, yang beberapa bulan yang lalu diadakan di KBRI Den Haag. Rekaman tsb. dapat dilihat disini: https://youtu.be/ddEGZPtzHMY.

Penyerahan buku DK Negara-Negara EU ©Hermansyah

Penyerahan buku DK Negara-Negara EU
©Hermansyah

Mengakhiri temu wicara, Koordinator TFIK IDN-NL dan IDN-EU, Herman Syah, dengan disaksikan oleh Presiden IDN-Global, Ebed Litaay, memberikan buku ‘Hukum Dwi Kewarganegaraan di Uni Eropa’ yang diterbitkan oleh TFIK IDN-EU kepada Dr. Aidir sebagai kenang-kenangan.

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s