Imbauan pemberian visa khusus untuk Diaspora Indonesia

Dino Patti Djalal dan Hermansyah (Koordiantor TFIK-EU) ©Hermansyah

Dino Patti Djalal dan Hermansyah (Koordiantor TFIK-EU)
©Hermansyah

Gugus Tugas atau Task Force Imigrasi dan Kewarganeraan (TFIK) Indonesian Diaspora Network (IDN) tetap memperjuangkan Dwi Kewarganegaraan (DK) bagi diaspora Indonesia. Namun menyadari bahwa ini masih lama baru terwujud, maka TFIK IDN-EU mengimbau pemerintah Republik Indonesia agar visa khusus diberlakukan buat Diaspora Indonesia.

Diaspora Indonesia di seluruh dunia mencapai 8 juta jiwa, dengan 4.6 juta di antaranya masih memegang paspor RI. Sisanya merupakan ex WNI dan keturunan Indonesia. Jumlah 8 juta ini belum termasuk Diaspora Indonesia kategori ke 4 yang didefinisikan oleh Dr. Dino Patti Djalal, ex Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sebagai sama sekali bukan orang Indonesia namun cinta Indonesia.

Ikatan bathin
Diaspora Indonesia sekalipun jauh dari Indonesia dan puluhan tahun tinggal di negeri orang masih memiliki ikatan bathin yang kuat dan sangat mencintai Indonesia. Bentuk kecintaan mereka antara lain adalah melakukan kegiatan-kegiatan charity untuk Indonesia, mengirim uang untuk sanak saudara dan badan-badan amal di Indonesia, mempertahankan seni budaya Indonesia di rantau orang dan menjalin hubungan bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mitra di Indonesia.

Dalam hal remitansi, jumlah yang masuk ke Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai 8.4 milyard USD yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7.2 milyar USD. Menurut catatan Bank BNI, jumlah remitansi ke Indonesia yang mengalir melalui BNI dalam tahun 2015 bahkan telah mencapai jumlah 30 milyar USD. Diaspora Indonesia memahami bahwa tantangan Indonesia di masa depan tidaklah semakin berkurang, melainkan bertambah.

Tantangan masa depan
Masalah-masalah nyata yang dihadapi Indonesia pada saat ini, yang sangat berpengaruh kepada tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan, bukanlah persoalan yang ringan. Misalnya korupsi yang masih merajalela, mutu pendidikan yang relatif masih rendah, kemiskinan yang belum terhapuskan, radikalisme yang masih saja tumbuh, intoleransi yang meningkat dalam kehidupan beragama, hutang luar negeri yang terus bertambah, ketertinggalan Indonesia dalam dunia IT, sampai dengan kesulitan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Bagaimana Indonesia dapat mensiasati tantangan dan masalah besar yang sedang dan akan dihadapi itu dengan baik? Dwi Kewarganegaraan adalah salah satu solusi untuk Indonesia dan untuk Diaspora. Diaspora Indonesia meyakini bahwa merangkul dan mendayagunakan mereka adalah salah satu opsi yang seyogyanya diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Ingin berkontribusi
Sebab Diaspora Indonesia sebenarnya sangat ingin dapat berkontribusi lebih banyak lagi untuk kebaikan Indonesia namun terbentur pada berbagai macam masalah yang mereka hadapi sebagai akibat dari hak-hak mereka yang terbatas. Salah satu upaya perangkulan dan pendayagunaan yang tidak memerlukan biaya dan usaha yang banyak dari Indonesia adalah dengan memperbolehkan Diaspora Indonesia memiliki Dwi Kewarganegaraan (DK).

Manfaat langsung yang akan dirasakan oleh Indonesia jika menerapkan DK, dengan mengambil contoh negara-negara berkembang, adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Filipina sebagai salah satu contoh, yang menerapkan DK pada tahun 2003, memperoleh pelonjakan remitansi yang dari rata-rata di bawah 2 digit setiap tahunnya menjadi 2 digit sejak tahun 2003, dan terus meningkat menjadi 25 milyar dollar pada tahun 2012. Pada tahun 2015 diprediksi remitansi ini meningkat lagi menjadi 29 milyar USD.

Pelonjakan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat di negara-negara berkembang lainnya sejak negara tersebut menerapkan DK seperti Bangladesh (+5%), Pakistan (+25%), Jamaica (+40%) dan Haiti (+23%).

Dilema para diaspora
Di samping menguntungkan Indonesia dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya seperti ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, bisnis dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara di mana Diaspora Indonesia bermukim, DK juga akan dapat sekaligus memecahkan persoalan-persoalan atau dilema yang dihadapi oleh Diaspora Indonesia yaitu: a) ingin berkarier setinggi-tingginya di rantau orang tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki, b) ingin menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing yang dimiliki, c) ingin memberikan lebih banyak lagi kepada Indonesia namun terbentur pada masalah hak-hak yang dimiliki, d) anak-anak keluarga perkawinan campuran yang memiliki DK tidak ingin melepaskan salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya dengan paksa, karena mencintai kedua negara ayah dan ibunya.

Dalam Kongres Diaspora Indonesia ke II tahun 2013, Dwi Kewarganegaraan untuk Diaspora Indonesia telah diputuskan menjadi salah satu amanat kongres. Awal tahun 2015 DPR telah memasukkan revisi UU no. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ke dalam ProLegNas 2015-2019. Namun pembahasan revisi UU tersebut terbentur pada Naskah Akademik yang belum ada. Diaspora Indonesia sangat mengharapkan jika Pemerintah dan/atau DPR dapat membantu penyusunan Naskah Akademik dimaksud, sehingga pembahasan revisi UU no. 12/2006 tersebut dapat secepatnya dimulai.

Visa Khusus
Dalam Kongres Diaspora Indonesia setahun sebelumnya di Los Angeles, Presiden SBY telah menjanjikan Diaspora Indonesia kemudahan imigrasi. Puji syukur kepada Tuhan YME, dan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Indonesia, sebagian dari janji itu sudah dipenuhi dengan dikeluarkannya PP no. 31 tahun 2013 yang berisi kemudahan-kemudahan bagi Diaspora Indonesia dalam memperoleh ITAS (Ijin Tinggal Sementara) dan ITAP (Ijin Tinggal Tetap).

Namun harapan Diaspora Indonesia akan Visa Khusus Diaspora yang berlaku selama 5 tahun atau KTP Diaspora Indonesia yang memberikan kemudahan bagi Diaspora Indonesia untuk keluar masuk Indonesia dan hak-hak khusus lainnya, masih belum terpenuhi hingga saat ini. Diaspora Indonesia sangat mengharapkan jika Pemerintah Indonesia dapat segera mungkin mengeluarkan peraturan mengenai Visa Khusus Diaspora atau KTP Diaspora tersebut sambil menunggu proses perubahan UU no. 12/2006 berjalan, yang diantisipasi akan memakan waktu yang lama.

Uni Eropa 5 Mei 2016

Task Force Imgirasi dan Kewarganegaraan IDN-EU

 

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s