Menlu Belanda: Belum Waktunya Mengakui Negara Palestina

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koeders, berpendapat, belum tiba saatnya bagi Belanda untuk mengakui negara Palestina. Demikian tandasnya di depan Parlemen Belanda de Tweede Kamer, Rabu 19 November kemarin.


Pengakuan itu, kata menlu, harus terjadi pada “momen strategis” kalau saatnya sudah efektif dan riil dalam proses perdamaian. Mengakui negara Palestina sekarang tidak akan bermanfaat langsung bagi proses perdamaian, tambah Koenders.

Namun menlu Belanda menambahkan, bagus kalau masalah ini tetap didiskusikan. Dan ini sejalan dengan kebijakan Uni Eropa, tambahnya. Beberapa saat silam Swedia telah mengakui negara Palestina.

Koenders berpendapat pula, sangat masuk akal kalau Uni Eropa mendapat “peranan substantsial” dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang sekarang macet total. Koenders menekankan, proses perdamaian antara Palestina dan Israel “esensial”.

Pendahulu Koenders, Frans Timmermans, bulan lalu mengatakan berdirinya negara Palestina adalah bagian terakhir dari proses perdamaian. Tapi Koenders justru bependapat, mungkin negara Palestina bisa berdiri lebih cepat. Pengakuan negara Palestina adalah “bagian dari strategi yang dikembangkan menuju penyelesaian dua negara dan harus dilakukan ketika muncul kemungkinan tercapainya hasil maksimal.

Kabinet Belanda ingin memelihara hubungan baik, baik dengan Israel maupun Palestina. Meski demikian Koenders menilai, pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan Palestina adalah tindakan ilegal, melanggar hukum internasional dan menghalangi penyelesaian dua negara.

Selain itu menlu Belanda yang baru menjabat ini, berupaya untuk meraih dukungan mayoritas anggota Uni Eropa mengenai label produk-produk dari kawasan Palestina yang diduduki Israel.

Pada 2012 para menlu Uni Eropa sudah menyetujui rencana itu, tapi tahun lalu dibatalkan supaya tidak menghalangi upaya Amerika menghidupkan kembali proses perdamaian. Tapi inisiatif Washingston ini akhirnya kandas juga.

Menurut rencana tersebut, produk-produk dari kawasan Palestina yang diduduki tidak boleh lagi menggunakan label Made in Israel. Terutama fraksi-fraksi partai kristen kecil di Parlemen Belanda menentang keras rencana tersebut. Mereka khawatir, ini bisa berujung pada pemboikotan produk Israel. Pemerintah Israel juga sempat berang sehubungan dengan usul tersebut.

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s