Keluarga Penyandera Maluku Menggugat Pemerintah Belanda

Ahli waris warga Maluku yang terlibat penyanderaan kereta di dekat De Punt, sebuah desa di provinsi Drenthe, Belanda Utara, pada tahun 1977 menuntut pertanggung jawaban pemerintah Belanda. Mereka menilai negara Belanda bertanggung jawab atas eksekusi para penyandera. Tuntutan tersebut dikirim ke Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda Rabu 5 November.

Dalam tuntutan pertanggungjawaban itu disebutkan, saat terjadi operasi pembebasan sandera 11 Juni 1977, terjadi pembunuhan dan tindakan kekerasan yang berlebihan. Menurut ahli waris penyandera, petugas keamanan saat itu diperintah untuk langsung mengeksekusi para pembajak.

Pada peristiwa di De Punt tersebut, sembilan pemuda Maluku Selatan menyandera 51 orang penumpang kereta api selama dua puluh hari. Dalam operasi pembebasan oleh petugas keamaan Belanda, delapan orang tewas dan sejumlah orang terluka. Di antara yang tewas enam orang penyandera dan dua sandera.

Antara tahun 1975 sampai 1978 remaja radikal Maluku di Belanda melakukan serangkaian penyanderaan. Radikalisasi pemuda Maluku ini terjadi setelah presiden Republik Maluku Selatan (RMS), Soumokil, diekseskusi pada 1966.

Selain penyanderaan kereta, juga antara lain terjadi penyanderaan di gedung Konsulat Republik Indonesia di Amsterdam dan kantor Gubernur Provinsi Drenthe di Assen.

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s