Pilkada Langsung Adalah Kemenangan Demokrasi Patronase

Menyambung diskusi tentang pilkada langsung atau tidak, ikuti analisis Bung Sam Pormes, tokoh diaspora Indonesia di Belanda. Sebagai mantan senator Belanda, putra Maluku kelahiran Belanda ini banyak sekali tahu dengan demokrasi.

Keputusan pencabutan UU pemilihan langsung gubernur, bupati dan walikota atau pilkada langsung oleh DPR RI serta merta menggemparkan masyarakat Indonesia dan juga di kalangan diaspora. Tindakan itu dianggap melanggar demokrasi.

Di Belanda hanya wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Gubernur dan walikota diangkat oleh pemerintah berdasarkan usulan wakil rakyat. Upaya yang pernah dilakukan untuk mengubah UU agar walikota dipilih rakyat langsung ditolak oleh parlemen. Dan ini bukan tanpa alasan.

Pada 1997 Asia mengalami krisis monter (krismon) ketika Thailand melepas mata uang baht. Dengan cepat kepercayaan investor di seantero kawasan anjlok. Mata uang rupiah juga tertekan. Empat bulan kemudian nilai tukar rupiah turun seperempat. Bank tidak bisa lagi membayar pinjamannya. Krismon pun menjadi kenyataan. Ratusan perusahaan bangkrut dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan.

Akibatnya perbedaan antara si kaya dan si miskin makin jelas. Krisis sosial pun mulai muncul, kerusuhan terjadi di mana-mana, warga Tionghoa dirampok dan banyak toko dan perusahaan dibakar. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Mereka menuntut agar situasi keuangan diperbaiki. Mereka juga menuntut demokratisasi, peningkatan kebebasan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini semua disimpulkan dalam slogan perjuangan “Reformasi”.

Atas desakan IMF dan Bank Dunia, “otonomi daerah” diberlakukan. Desentralisasi radikal ini sepertinya meningkatkan secara signifikan proses demokratisasi di Indonesia. Kata “sepertinya” disebut di sini, karena sangat minimnya sarana mutlak desentralisasi, tidak adanya investasi untuk menguatkan kapasitas pemerintah daerah, serta hampir tidak adanya penguatan dan perluasan masyarakat madani.

Desentralisasi merupakan beban berat pemerintah daerah. Mereka harus memiliki kemampuan memerintah luar biasa. Mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah dengan baik. Mereka harus bisa menerapkan kebijakan pemerintah pusat dan di samping itu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cocok dengan daerah.

Sementara Jakarta diharapkan bisa memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut dan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pemda. Selain kemampuan memerintah tadi, yang penting pula adalah operasi desentralisasi itu sendiri yakni termasuk cara menatanya di mana proses managemen menjadi sangat penting.

Tapi pada setiap perubahan struktural sistem pemerintahan muncul pula kevakuman kekuasaan “sementara”. Elit lokal pun memfaatkan situasi sehingga terjadilan perebutan kekuasaan di kabupaten-kabupaten. Ini terlihat dalam berbagai cara.

Maka terjadilah berbagai pilkada langsung serta tuntutan pemekaran provinsi dan kabupaten. Agar bisa meraih kekuasan sebanyak mungkin, para elit daerah menggunakan identitas suku dan agama. Uang dan fasilitas juga dimanfaatkan untuk meraup suara pemilih. Untuk itu “Money- politics” atau politik uang menjadi faktor penting supaya mendapat dukungan partai politik. Maka demokrasi patronase pun menjadi kenyataan dan pilkada langsung menjadi instrumennya.

Dan ini merupakan rintangan besar untuk membasmi korupsi dan KKN yang sudah merajalela. Masalahnya, struktur desentralisasi saja yang diterapkan, tapi cara dan budaya desentralisasi diabaikan. Maka konsesi sering diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup, flora dan fauna. Keputusan-keputusan seperti ini sering diambil tanpa persetujuan DPRD.

Alasan lain menentang pilkada langsung sama seperti alasan para pendukungnya. Pilkada langsung bertentangan dengan demokrasi. Pilkada langsung berarti menyerahkan semuanya pada satu orang, tanpa ada pengawasan dan check en balance. Gubernur atau bupati yang dipilih mendapat mandat dari pemilih sehingga bisa berbuat apa saja selama 5 tahun, tanpa bisa disanksi, kecuali kalau mereka melanggar hukum. Itu pun mereka tidak bersedia mengundurkan diri. Hanya menterilah yang bisa memecat mereka. Ini banyak contohnya. Daftar KPK yang memuat nama-nama bupati dan walikota yang dipecat panjang sekali.

Pilkada langsung tanpa check dan balance tidak lebih jelek dari suatu bentuk sistem diktator kelas ringan. Sistem pilkada langsung mengakibatkan munculnya “kekuasaan” baru yang dilegitimasi oleh pemilih, di samping kekuasan DPRD. Ini sangat melemahkan pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama kalau terjadi perbedaan pendapat antara DPRD dengan gubernur atau bupati.

Dalam banyak hal para gubernur dan bupati yang dipilih langsung tidak benar-benar mewakili mayoritas pemilih. Kalau pada putaran pertama pilkada tidak ada calon yang meraih suara mayoritas, maka digelarlah putaran kedua antara para calon yang meraih suara terbanyak. Maka sebagian pemilih terpaksa memilih calon yang sebenarnya tidak mereka sukai. Dalam hal ini demokrasi tidak bermanfaat. Dalam banyak hal, sistem pilkada langsung akan menjadi demokrasi semu.

Pilkada langsung juga berdampak politisasi aparat pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa sistem pilkada langsung merupakan personifikasi kekuasaan politik yang akhirnya merongrong demokrasi parlementer.

Makanya aneh kok banyak masyarakat madani di Indonesia dan di luar negeri yang menentang tanpa nuansa UU Pilkada yang diputuskan DPR R tersebut.

Para pendukung pilkada langsung sebaiknya memusatkan perhatian pada penguatan DPRD sebagai badan yang mengawasi gubernur, bupati dan walikota. Usahakan agar ada perbedaan tugas yang jelas antara legislatif dan eksekutif. Kalau syarat-syarat ini sudah terpenuhi baru kita buka diskusi tentang boleh atau tidaknya pilkada langsung.

Sam Pormes

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s