Harapan Maysarakat Maluku Belanda Bagi Jokowi

Beberapa hari lagi Jokowi dan Jusuf Kalla akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di pundak mereka tertumpu harapan masyarakat termasuk warga Maluku di Belanda. Berikut kolom Sam Pormes#, salah seorang tokoh masyarakat Maluku di negeri kincir angin.

Indonesia adalah negara akronim. Kata ini berasal dari Yunani yang terdiri dari “akron”dan “anoma”. Kata “Indonesia”sendiri juga akronim, yang terdiri dari bahasa Latin dan Yunani “Indus” dan “Nesos” yakni India dan pulau.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, 742 bahasa dan sekitar 300 suku.

Senin mendatang Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru. Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla berambisi untuk memenuhi janji mereka. Jokowi adalah presiden ketujuh dan seperti SBY ia dipilih langsung oleh rakyat. Di Maluku ia menang tipis terhadap mantan jenderal Prabowo.

Harapan masyarat di mana-mana sangat tinggi. Ini bisa berbahaya. Tidak ada kepala pemerintahan di dunia ini yang pernah berhasil memenuhi harapan rakyat . Di dalam demokrasi mana pun, pemimpin tergantung pada parlemen. Dan di sinilah kesulitan sudah bisa muncul. Jokowi tidak memiliki dukungan mayoritas, meskipun ada beberapa partai oposisi yang mungkin mau mendukung Jokowi.

Tapi terutama akan tergantung pada check en balance. Apakah Jokowi akan mampu menciptakan perimbangan yang tepat antara dua nilai ini. Menurut indeks demokrasi, daftar negara yang disusun oleh Economist Intelligence Unit, yang antara lain diterbitkan oleh The Economist, Indonesia berada di posisi ke-53. Ini merupakan ukuran demokrasi yang subjektif tentang hampir semua negara di dunia. Urutannya dari bawah ke atas mulai dari 1 (kebebasan demokrasi yang besar) sampai yang di atas 150 (diktator penindas berat)

Daftar peringkat itu terdari dari 167 negara, di mana Norwegia dianggap paling demokratis dan Korea Utara paling tidak demokratis.

Dua puluh lima negara paling atas, termasuk Belanda, dianggap negara yang demokrasinya sempurna, disusul oleh 53 negara yang demokrasinya belum sempurna termasuk Indonesia, kemudian diikuti 37 negara yang memiliki rezim hibrida dan yang paling rendah adalah negara-negara yang dipimpin oleh rezim otoriter.

Ada juga negara-negara Eropa yang termasuk dalam kategori yang sama dengan Indonesia. Negara-negara itu adalah Rumenia, Kroasia, Makedonia, Polandia, Estonia, Latvia dan Lituania. Kesamaannya adalah negara-negara ini semuanya dalam transisi. Berbeda dengan Indonesia, negara-negara bekas Uni Soviet mendapat bantuan dana dari Barat dan juga memperolah manfaat dari Uni Eropa. Negara-negara tersebut sudah bebas dari rezim diktator pada 1989, tapi reformasi di Indonesia baru terjadi sepuluh tahun kemudian.

Indonesia memperoleh pengakuan dari dunia internasional karena dalam waktu relatif singkat sudah berhasil berubah dari rezim otoriter menjadi sebuah demokrasi yang memiliki kekurangan-kekurangan.
Setelah reformasi, di Indonesia mula-mula ada semacam perkembangan yang menjadi ciri-ciri khas yang bisa dibandingkan dengan bentuk negara hibrida, di mana rakyat memilih pemerintahnya, tapi keterbukaan sistem pemerintahan terbatas dan kebebasan dasar dan hak-hak rakyat tidak dihargai sepenuhnya.

Tapi sebenarnya tidak ada demokrasi murni. Demokrasi selalu ada batasnya. Sebagai contoh penyangkalan peristiwa holocaust. Ini di Barat dilarang. Berarti ini sebenarnya melanggar kebebasan berpendapat. Ini juga berlaku bagi ungkapan simpati terhadap Negara Islam IS. Di Tilburg, Belanda Selatan, Jacks dan Satu Darah juga dilarang.

Di Belanda orang boleh saja menghina muslim, tapi memaki-maki polisi bisa didenda mahal. Tapi di Indonesia berbeda. Orang tidak boleh berkata sembarangan. Di Indonesia orang juga tidak boleh menghina kepala negara, yang di Belanda juga dianggap kesalahah besar.

Pembatasan kebebasan terhadap individu dan kelompok seperti tersebut di atas pada umumnya di Belanda dianggap terlalu kecil untuk benar-benar disebut membatasi demokrasi.

Salah satu faktor penghambat dalam masa transisi adalah tidak adanya tradisi demokrasi yang berakar dan tidak adanya Checks en Balances.
Checks and balances merujuk pada perimbangan kekuasaan yang dulu menjadi tujuan para pendiri sistem federasi di Amerika Serikat.

Elemen-elemen penting di dalamnya adalah terpisahnya kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif dan bahwa pemerintah pusat dan daerah setara yang masing-masing mempunyai wewenang yang jelas.

Checks adalah mekanisme pengawasan yang menjamin perimbangan antara kepentingan berbagai kekuatan yang berbeda. Intinya adalah bahwa kepentingan dan pengaruh berbagai pemangku kepentingan harus dibagi secara berimbang.

Masyarakat madani adalah salah satu dari pemangku kepentingan utama di Indonesia. Tidak adanya stakeholder seperti ini di tingkat kabupaten membuat demokrasi Indonesia cacat.

Contonya di Maluku. Demokrasi di sana menjadi semacam demokrasi patronase. Masalahnya, patronase dan demokrasi sulit bergandengan tangan. Demokrasi sifatnya bottop-up. Kekuasaan ada di tangan rakyat, yang menentukan kebijakan dan menunjuk pakar yang representatif.

Sementara patronase itu top-down . Bupati memberi rakyatnya hadiah, jasa dan barang supaya mereka terlena, tetapi bupati juga bisa mengancam akan mencabut hak-hakn rakyat.

Saat saya menjadi pengurus Institute for Multiparty Democracy kami sering dituduh mau memaksakan demokrasi Barat.
Seorang mitra saya dari Mozambik pernah mengatakan: “demokrasi yang korup adalah apa yang anda peroleh kalau anda memaksakan cetak biru demokrasi Barat kepada masyarakat patronase tradisional”.

Di sinilah letak tantangan utama Jokowi. Ia harus memimpin Indonesia untuk meninggalkan sistem patronase menuju demokrasi multipartai sejati.

Langkah pertama adalah mempercepat pengentasan kemiskinan. Pada awal era reformasi peringkat kemiskinan Indonesia 27% dan sementara itu sudah turun menjadi 16%.

Tapi Maluku masih relatif miskin yakni 19%. Di Jawa paling banyak 14 juta orang miskin, sementara di Maluku 300.000 orang.

Pada 2019 nanti kita baru bisa mengevaluasi. Selasa mendatang kita akan melihat indikasi kecil. Susunan kabinet akan diumumkan.

Pada saat yang sama 11 anggota TitanE akan menjalankan berbagai proyek. Mulai dari pertanian, peternakan, pembangunan kapasitas hingga pembangunan air minum bersih. Nilainya tidak sampai 200.000 euro.

Sebenarnya ini sepele, tapi bisa dianggap sebagai dukungan bagi Jokowi. Namun dukungan masyarakat Maluku di Belanda besar. Mari kita pertahankan ini.

# Sam Pormes sangat banyak pengalammnya. Ia antara lain pernah menjadi anggota De Eerste Kamer atau Senat Belanda. Pernah menjadi pengurus Institute for Multiparty Democracy. Dan kini antara lain aktif di Jaringan Diaspora Indonesia IDN.

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s