Politisi Indonesia Konservatif Soal Dwi Kewarganegaraan

Oleh Bari Muchtar

“Mari kita dukung gagasan dwikewarganegaraan.” Demikian tulis Jennie S. Bev, seorang penulis asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat di The Jakarta Post.

Dalam tulisan tersebut ia memaparkan manfaat berwarganegara ganda. Antara lain membuat warga lebih bebas untuk berbisnis di luar Indonesia. Informasi ekonomi dan alih teknologi bisa terjadi tanpa kendala atau batas.

PPKG
Di Facebook ada upaya pendataan warga Indonesia terutama yang tinggal di luar negeri yang mendukung agar UU Kewarganegaraan RI direvisi lagi, sehingga Indonesia memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Misalnya orang Indonesia yang berwarganegara Belanda bisa juga tetap memegang kewarganegaraan Indonesianya.

Sebenarnya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, sudah membolehkan dua kewarnegaraan, tapi hanya berlaku bagi anak sampai usia 18 tahun. Gerakan PPKG (Pendataan Petisi Kewarganegaraan Ganda) tersebut menginginkan agar kewarganegaraan ganda itu berlaku untuk semua umur.Eva Sundari, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai mayoritas politisi Indonesia masih menentang kewarganegaraan ganda. Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota Panja UU Imigrasi, yang diperbolehkan doubble passport (paspor ganda) hanya anak-anak.

Maksudnya anak-anak yang orang tuanya terdiri dari orang asing dan warga negara Indonesia.

“Begitu mereka dewasa harus milih,” katanya. Jadi anak-anak ini setelah umur 18 harus memilih apakah mau menjadi WNI atau warga negara asing, yakni kewarganegaraan salah satu orang tuanya.

Masih konservatif
Eva Sundari menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia belum akan setuju dengan dwi warganegara. “Jadi kita masih konservatif dalam urusan ini,” katanya kepada Radio Nederland. Pendapat anggota DPR ini berdasarkan pengalamannya ngetes-ngetes pendapat para politisi lain.

“Responnya tetap resisten terhadap ide dual citizenship (kewarganegaraan ganda, Red.) itu,” ujarnya.

Ditanya apa pendapatnya pribadi tentang hasrat warga Indonesia terutama ibu-ibu yang bersuami orang asing dan tinggal di luar negeri untuk menggolkan dwikewarganegaraan, Eva Sundari mengatakan ia menerima rasionalitasnya.

“Tapi karena kenyataan politik belum ke sana mending bagi saya untuk kampanye penghapusan hukuman mati,” katanya kepada Radio Nederland.

Ratna Batara Munti dari YLBH APIK, lembaga bantuan hukum untuk perempuan, mengatakan, tujuan UU no.12 tahun 2006 adalah untuk melindungi warga Indonesia, misalnya anak-anak dari orang tua pernikahan campur, supaya jangan sampai tanpa kewarganegaraan.

Tidak mungkin
Namun mengenai kewargaan ganda buat semua umur ia melihat, masih banyak pihak yang tidak setuju. “Tampaknya tidak mungkin kita mengakomodir dwi kewarganegaraan,” jelasnya.

Ratna menambahkan, banyak pihak di Indonesia, juga perempuan, yang mengkhawatirkan intervensi asing, kalau dibolehkan dwikewarganegaraan. Selain itu ada dampak sosialnya, tambahnya. “Misalnya keberadaan WNA yang dalam negeri kita, dikhawatirkan mengakibatkan kecemburuan sosial,” katanya.

Meski ada catatan-catatan di atas, Ratna tidak menutup kemungkinan hasrat para pendukung kewarnegaraan ganda itu lambat laun bisa terwujud. Yang penting jangan sampai ada pihak yang dirugikan, tambahnya.

“Ada peluang untuk dwikewarganegaraan apabila dia memang akan kehilangan kewarganegaraannya, karena perkawinan misalnya.” Demikian tegas Ratna Batara Munti dari YLBH APIK kepada Radio Nederland.

Sumber: RNW

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s