Pendapat Pakar Belanda Tentang Perusuh G20 di Jerman

Kerusuhan di G20 di Jerman
©youtube.com

Pakar Belanda mengomentari kerusuhan di Hamburg, Jerman, tempat digelar G20. Sabtu malam kemarin kelompok ekstrem kiri radikal membakar mobil, merusak banyak toko dan melemparkan

Menurut Jacco Pekelder, pakar terorisme di Universitas Utrecht, Belanda, dalang kerusuhan ini adalah Black Block. “Mereka berpakaian hitam-hitam dan terorganisir dengan baik, “ katanya. Menurut ilmuwan ini, tanpa kelompok inti ini, kita tidak akan menyaksikan ajang kekerasan seperti yang bisa kita saksikan sekarang.

Jacco Pekelder menambahkan, bahwa Black Block terdiri dari berbagai kelompok, yang pada saat-saat tertentu bekerjasama.

Menurut pakar Belanda lain, psikolog sosial Arjen de Wolf, yang menyatukan kelompok-kelompok ini adalah sentimen anti globalisasi dan kapitalisme.

Menurut Jacco Pekelder di antara mereka sebenarnya ada juga yang tidak suka dengan tindak kekerasan, tapi mereka terbawa-bawa oleh kelompok inti. “Ada anggota yang makin kuat ideologinya dan terjadilah pergeseran peranan di dalam organisasi. Setelah itu muncul semacam tahap peralihan di mana orang menjadi radikal dan ujungnya adalah tindak kekerasan.”

Kekerasan itu, menurut Jacco, juga disulut oleh tindakan polisi yang juga cukup keras.

Arjen de Wolf menyamakan kelompok ekstrem kiri ini dengan organisasi teror seperti ISIS. Mereka sama-sama ingin menambah anggota dan simpatisan. “G20 ini merupakan ajang yang tepat untuk itu,” kata Arjen de Wolf.

Namun Pekelder berpendapat, tindak kekerasan ini justru membuat orang makin tidak simpati dengan perjuangan mereka.

 

Dipublikasi di Berita | Tag , , | Meninggalkan komentar

Penerbitan “Al Quran untuk Anak-Anak” di Belanda

Abdulwahid Van Bommel
©youtube.com

Yayasan yang dikelolah muslim asal Turki ISN akan menggelar presentasi “de Koran: uitleg voor Kinderen” atau “Al Quran: penjelasan untuk anak-anak” Ahad 9 Juli 2017.  Abdulwahid Van Bommel, penulis yang berlatar belakang pedagogi ini menilai buku-buku pelajaran tentang Islam yang ada kaku, penuh dengan perintah dan larangan dan tidak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya dan bertanya-tanya.

Sementara buku yang ditulisnya bersifat interaktif. Penjelasan-penjelasan di dalam buku ini diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada pembaca tentang apa yang mereka baca. “Mereka bisa membicarakan hal itu dengan orang tua atau guru,” katanya kepada penyiaran publik Belanda NOS.

Abdulwahid mengatakan buku ini juga cocok untuk orang dewasa.

Mantan rohaniwan rumah sakit dan penjara Belanda ini juga menuturkan, sebenarnya di negara-negara Islam sangat banyak tafsir Al Quran. Ulama Belanda yang pernah menjadi direktur penyiaran Islam Nederlandse Moslim Omroep (NMO) ini menambahkan pula bahwa 450 masjid di Belanda menggunakan tafsir mainstream.

“Kiai” Belanda ini sadar ia akan banyak dikritik, terutama dari negara-negara Islam. Ia menduga, kritikan itu akan berkenaan dengan gambar-gambar yang dimuat di dalam buku ini. “Menggunakan gambar untuk hal-hal dari Al Quran sangat sensitif di negara-negara seperti Arab Saudi, Afganistan dan Indonesia,” kata ustadz Belanda yang beristrikan perempuan Maluku ini.

Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya tulis ulama Belanda yang banyak belajar Islam di Turki ini. Salah satu buku pertamanya adalah “Kom tot het gebed” atau “Mari bersembahyang”.  Dan sebelum menyelesaikan “Al Quran untuk anak-anak” ini ia berhasil menerjemahkan Masnawi yang terdiri dari 6 jilid, karya agung sufi Jalaluddin Rumi ke dalam Bahasa Belanda.

Presentasi buku akan digelar di Ulu Moskee, masjid yang dikelolah umat Islam asal Turki di kota Utrecht, Belanda Tengah.

Dipublikasi di Berita | Tag , | Meninggalkan komentar

Polisi Belanda Membantu Membongkar Jaringan Pornografi Anak di Jerman

Pameran Sally Mann, porno atau seni?
©Gerard Stolk

Polisi Belanda berhasil membantu Jerman membongkar jaringan besar pornografi anak yang anggotanya mungkin 87000 orang. Kamis (5/7) diumumkan bahwa pengelola jaringan, seorang pria Jerman berusia 39 tahun,  berhasil ditangkap.

Jaringan ini berada di apa yang disebut dark web. Di dark web ini para pengguna bisa berkomunikasi antara satu sama lain secara anonim. Berkat software yang dikembangkan oleh polisi Belanda ini, polisi Jerman bisa membongkar besarnya jaringan dan hubungan antara anggota jaringan.

Jumlah anggota bisa melebihi 87000 orang. Menurut jurubicara polisi, anggota juga bisa mempunyai bermacam akun. “Banyak yang aktif mengunakan seratus akun.”

Yang banyak tersangka terutama tersangka dari Jerman dan Australia.  Kegiatan anggota jaringan adalah menyebarkan pornografi anak dan juga membuat janji untuk pelecehan seksual anak-anak. Sampai sekarang belum ada orang Belanda yang tersangka, tapi menurut jubir, “sangat besar kemungkinan” ada orang Belanda terlibat.

Menurut polisi melacak dan menguntit pengguna dark web sangat susah. Para penyebar pornografi anak makin pintar menyembunyikan identitasnya dan bertambah sering menggunakan perangkat lunak enkripsi.

Dipublikasi di Berita | Tag , | Meninggalkan komentar

PCI NU Belanda Diskusikan Soal Politik Uang dan Identitas di Indonesia

Bertempat di Fakultas Hukum, Universitas Leiden, Belanda, (4/7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Belanda (Lakpesdam PCI NU Belanda) menyelenggarakan diskusi dengan tema Money and Identity Politics on Electoral Democracy in Indonesia.

Menurut Koordinator Penyelenggara Yance Arizona, diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka melakukan telaah akademik terkait fenomena penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini yang menunjukkan semakin masifnya politik uang dan penggunaan identitas sebagai alat untuk memenangkan pemilihan.

Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dan akademisi pemerhati Indonesia di Belanda dan juga ditayangkan secara live di facebook page PCI NU Belanda. Dengan dimoderatori oleh Fachrizal Afandi, hadir sebagai narasumber antara lain; Fritz Edward Siregar, PhD (Komisioner Bawaslu bidang Hukum), Prof. Gerry van Klinken (Professor of Southeast Asian History at University of Amsterdam) Ward Berenschot, PhD (peneliti di KITLV), serta Awaludin Marwan, SH, MH, MA (Lakspesdam PCINU Belanda,  PhD candidate Univeristas Utrecht).

Problem Regulasi
Dalam paparannya, Fritz yang baru saja menjabat sebagai komisioner Bawaslu menyampaikan bahwa masih banyak problem regulasi dalam menangani permasalahan politik uang. Misalkan adanya unsur ‘mempengaruhi pemilih’ dalam pemberian uang atau barang kepada pemilih oleh tim sukses kandidat dalam pemilu dan pilkada. Unsur ini cukup sulit dibuktikan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di dalam praktiknya antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu, waktu penanganan yang singkat juga menjadi kendala untuk mengatasi hal ini.

Persoalan lain yang juga butuh perhatian adalah praktik menjual barang (Sembako) dengan harga murah. Model bazar murah ini sudah banyak terjadi, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Belum tegas aturan yang dapat mengkualifikasikan bazar sebagai politik uang, misalkan dengan diskon berapa persen dari harga pasar dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Apakah menjual dengan harga 70%, 50% atau 30% dapat dikategorikan sebagai politik uang?

Politik identitas
Dalam kaitannya dengan politik identitas, Bawaslu telah melakukan penelitian di enam provinsi dan menemukan bahwa politik identitas mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Politik identitas menekankan perbedaan sebagai preferensi untuk memilih pemimpin. Secara faktual, politik yang menekankan identitas bagi sebagian kalangan dipandang wajar karena karakteristik masyarakat Indonesia yang plural berdasarkan agama, suku, dan berbagai latarbelakang lainnya. Namun ia jadi masalah ketika menjurus kepada tindakan diskriminasi kepada sebagian kelompok tertentu. Bawaslu belum punya peraturan yang detail untuk menentukan kapan dan dimana suatu tindakan dapat dikualifikasikan pelanggaran karena menggunakan identitas untuk mempengaruhi pemilih.

Patron-client
Prof. Gerry van Klinken menjelaskan salah satu akar dari politik identitas yang menguat hari ini dengan istilah Ethnic Bossism, yaitu semacam relasi patron-client yang telah berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia. Dia menyampaikan berbagai peta yang menunjukan perbedaan kolonisasi dan pewargenagaraan paska kolonial antara Jawa-Sumatra dan daerah lain di Indonesia. Penjelasan ini berguna untuk memahami mengapa politik identitas sangat kental di luar jawa dan sedikit di Jawa, dengan beberapa pengecualian. Termasuk pula peta kekerasan komunal berbasis etnik yang terjadi pada tahun 1999-2002 yang terjadi di Sulawesi dan Kalimantan. Kerjasama antara penguasa kolonial dengan sultan dan raja-raja sejak masa kolonial menyuburkan Ethnic Bossism yang sekarang semakin meluas paska Orce Baru. Misalkan dengan mekanisme yang memberikan keistimewaan bagi putra asli daerah untuk posisi-posisi di pemerintahan daerah dan proyek pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, Gerry menyampaikan bahwa Ethnic Bossism berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Lawan dari Ethnic Bossism adalah democratic accountability yang menekankan inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ada dua pendekatan yang perlu dipertimbangkan kedepan untuk mengatasi situasi keterjebakan pada sistem oligarkis patron-client ini yaitu suatu pemerintahan pusat yang kuat dan demokratis sehingga bisa memberdayakan warga negara. Pendekatan lain adalah membangun aliansi lintas daerah dari gerakan partisipasi warga dan pemimpin yang baik, terutama antara kelompok urban di Jawa dengan rural di luar Jawa.

Ward Berenschot menyampaikan presentasi dengan judul Why is Money Politics so Pervasive in Indonesia: An economy analysis. Dia memaparkan hasil risetnya di 38 daerah dengan wawancara terhadap ahli di daerah untuk menyusun Indek Persepsi Klientisme (Clientism Perception Index). Studi ini penting untuk melihat bagaimana relasi patron-client antara masyarakat dan tuannya baik berdasarkan identitas suku dan identitas lainnya juga mempengaruhi politik uang. Studi itu menemukan bahwa semakin ke daerah, maka politik uang semakin massif. Semakin ke nasional, misalkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kecenderungan politik uang semakin berkurang.

Perbedaan Jawa dan luar Jawa
Dalam kaitannya dengan politik identitas, studi yang dilakukan oleh Ward melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Gerry van Klinken, terutama untuk melihat perbedaan antara Jawa dan luar Jawa. Hal lain yang menarik dari studi ini menunjukan bahwa praktik politik identitas cenderung menguat di Ibukota Provinsi di luar Jawa, terutama di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hal lain yang menarik dari survey ini menunjukan bahwa praktik politik identitas cenderung menguat di Ibukota Provinsi di luar Jawa, terutama di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ekonomi dalam kota-kota ini cenderung sangat tergantung kepada uang dari negara, karena tidak banyak ditemukan industri di sana.

Ward menganjurkan perlunya mengutamakan politik berdasarkan program dari pada politik berdasarkan relasi klientisme dalam pemilu. Lebih lanjut, Ward mengusulkan perlu adanya waktu khusus bagi Bawaslu sebelum hari pemungutan suara untuk melaporkan kepada publik mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat dalam pemilu sehingga menjadi preferensi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Di satu sisi memang dibutuhkan perubahan peraturan mengatasi politik uang dan politik identitas, namun menurut Ward juga diperlukan perubahan dalam praktiknya. Misalkan dengan memberikan perlindungan yang cukup bagi pelapor pelanggaran dan anggota Bawaslu yang menangani pelanggaran pemilu. Sering pelanggaran tidak bisa diatasi karena aktor-aktor lapangan khawatir akan keselamatan dan statusnya di daerah.

Hukum diskriminatif
Awaludin Marwan menyampaikan beberapa warisan hukum yang diskriminatif yang pernah berlaku di Indonesia. Umumnya yang menjadi korban dari diskriminasi struktural itu adalah etnis Tionghoa. Dalam kaitannya dengan itu, Awaludin melihat bahwa apa yang terjadi dengan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) yang dijerat pidana penodaan agama adalah kelanjutan dari proses diskriminasi yang telah berlangsung lama. Besarnya demonstrasi yang menghendaki agar Ahok dihukum meskipun tidak langsung, tetapi sangat mempengaruhi posisi Ahok dalam pilkada. Lebih lanjut, Awaludin menilai bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan saat ini belum dapat mengatasi politik SARA yang diskriminatif. Sehingga, pembaruan hukum kedepan harus diarahkan kepada hal tersebut. Salah satunya dengan mengadopsi prinsip-prinsip penting dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik ke dalam sistem hukum pemilu.

Dipublikasi di Berita | Tag , , | Meninggalkan komentar

Jihadis Sulit Meninggalkan Kawasan ISIS di Suriah atau Irak

Jihadis asal Belanda, Marouane
©nos.nl

Karena ISIS di Raqqa dan Mosul, Irak, mengalami kekalahan, banyak pejuang ISIS asal Belanda mau pulang. Namun pengacara mereka mengatakan, tidak gampang untuk meninggalkan kawasan ISIS.

Sekarang pengadilan Belanda mau mengadili sepuluh jihadis yang mungkin berada di Suriah atau Irak. Pihak penuntut mau mengadili mereka tanpa kehadiran para tersangka, tapi pengadilan Rotterdam menunda sampai para tersangka kembali di Belanda. Soalnya mereka berhak menghidiri proses peradilan.

Menurut pengacara André Seebregts, mereka bersedia pulang, tapi mereka dalam keadaan bahaya. Mereka bisa saja dibunuh oleh ISIS kalau mau hengkang dari sana. Selain itu karena paspor mereka ditahan, mereka sulit melewati perbatasan Turki. Dan di Turki mereka menghadapi risiko akan diadili.

Salah seorang jihadis Belanda yang mau pulang adalah Marouane B, salah seorang pesakitan yang mau diadili pengadilan Rotterdam. Pengacaranya, Barbara Klunder mengatakan Marouane (Marwan, red) mengalami kesulitan untuk keluar dari kawasan ISIS.

Marouane B sudah menulis surat terbuka kepada pengadilan Belanda. Ia mengaku tidak bersalah, dan itu mau dibuktikannya muka hakim.

“Beberapa tahun lalu saya bertolak ke Suriah bersama seorang saudara,” tulisnya. “Saya ke sana untuk membantu anak-anak, perempuan, pria yang diteror oleh tiran Assad.”

Menurut dinas intelijen Belanda, AIVD, saat ini ada 190 warga Belanda di kawasan ISIS di Suriah atau Irak. Sekitar lima puluh jihadis tahun-tahun belakang sudah kembali ke Belanda, sebagiannya sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Sekitar 45 orang, menurut AIVD lagi, tewas.

Kejaksaan Belanda berusaha untuk mendakwa sebanyak mungkin jihadis, setidaknya semua yang pulang ke Belanda. Begitu mereka menginjakkan kaki di Belanda, mereka ditahan dan diintrogasi.

Menurut hukum Belanda, terlibat konflik bersenjata di Suriah atau Irak melanggar hukum, tak peduli mereka berada di pihak mana. Beberapa saat silam ada warga Belanda diadili, karena ia bergabung dengan tentara Kurdi di Irak memerangi ISIS. Tahun lalu pemerintah Belanda mengumumkan, berada di kawasan perang juga melanggar hukum.

Dipublikasi di Berita | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Lansia Belanda Makin Vital dan Bugar

Hanke Tazelaar, lansia Belanda yang masih vital
©vimeo.com

Menurut Biro Statistik Pusat Belanda CBS warga Belanda yang berusia di atas 65 tahun hidupnya relatif sehat dan bugar. Dalam laporannya tentang trend di Belanda 2017 CBS menyebut “kelompok lansia vital” itu merupakan kemajuan penting.

Harapan hidup penduduk Belanda meningkat. Menurut data terakhir, pria yang berusia 65 tahun sekarang rata-rata bisa hidup sembilan belas tahun lagi, dan yang perempuan bisa hidup 21 tahun lagi. Dua dasawarsa lalu harapan hidup pria 3,5 tahun lebih rendah dan perempuan dua tahun lebih rendah. Warga Belanda secara umum hidup sehat lebih lama.

Menurut CBS, lansia Belanda juga lebih lama hidup mandiri. Mereka cukup banyak berolah raga. Lansia yang berumur antara 65 sampai 75 tahun naik sepeda rata-rata 2,6 kilometer per hari.

Pada 2016 lima belas persen dari lansia antara umur 65 sampai 75 tahun masih menjadi anggota perkumpulan olahraga. Sekitar seperempat dari lansia yang berumur 75 tahun ke atas masih suka berolahraga tiap minggu.

Selain itu lansia Belanda zaman sekarang lebih banyak naik mobil ketimbang dahulu.

Dipublikasi di Berita | Tag | Meninggalkan komentar

Pemerintah Belanda Diduga Merahasiakan Kriminalitas di Kalangan Pengungsi

Geert Wilders, pemimpin PVV
©©Rijksoverheid/Phil Nijhuis

Geert Wilders pemimpin partai PVV yang anti Islam marah karena pemerintah Belanda merahasiakan fakta bahwa banyak pengungsi yang kiriminal. “Memalukan,” katanya.

Ia merujuk berita koran de de Telegraaf bahwa tiap bulan ratusan pencari suaka mejadi tersangka. Para tersangka kriminal itu terutama di kalangan pencari suaka dari negara-negara aman sehingga kans untuk memperoleh asil kecil. Banyak kasus perampokan yang dilakukan atas pesanan dan ini terjadi tanpa ada konsekuensi hukum.

Wilders menyebut, ini adalah kriminalitas besar-besaran. “Dan semuanya dirahasiakan lagi,” katanya. Makanya pemimpin PVV ingin mengelar debat di parlemen secepat mungkin.

Anggota parleman dari partai liberal D66, Maarten Groothuizen juga kaget. Ia berpendapat, kalau ada masalah harus dibicarakan dan tidak boleh dirahasiakan supaya bisa ditangani. “Namun bagi pengungsi benaran harus ada tempat di Belanda, tapi terhadap para pengacau kita harus bertindak tegas. Kelompok kriminal dan pengacau selalu harus ditindak tegas.”

Dipublikasi di Berita | Tag , , | Meninggalkan komentar